“Warga sini dari dulu gak pernah bayar pajak,”kata Emo (45), ketua kelompok warga TPU Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur, saat dihubungi Kompas.com Senin (28/4/2014).
Menurut Emo, warga menempati makam-makam yang ada di TPU Cipinang Besar tersebut sejak tahun 1999. Awalnya mereka membangun gubuk-gubuk untuk ditinggali di areal makam itu. Lama-lama menjadi rumah dengan dua kamar.
Mulai dari beberapa orang hingga kemudian terkumpul 97 kepala keluarga yang saat ini mempunyai rumah di TPU Cipinang Besar. Walaupun telah mendirikan bangunan di tanah tersebut, warga mengaku tak pernah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mengaku tahu mengenai sejumlah rumah yang telah dibangun di tanah makam tersebut. Ia juga membenarkan bahwa tak ada pembayaran pajak yang dikenakan kepada warga di sana.
Pemerintah menganggap para warga tak memiliki hak membangun rumah di tanah yang bukan milik mereka, sehingga kegiatan pembangunan tersebut merupakan tindakan ilegal.
Bila mereka dikenai pajak, lanjut Nandar, warga memiliki hak untuk menolak penertiban. Selain itu, dengan membayar pajak, warga bisa beranggapan negara mengakui bahwa mereka pemilik lahan itu.
Oleh karena itu, pemerintah hingga kini tak menerapkan biaya pajak pada warga TPU Cipinang. “Itu (tanah di TPU Cipinang Besar) kan bukan tanah mereka, kalau bayar pajak nanti mereka nuntut lebih lagi,” lanjut Nandar.
Sebelumnya diberitakan, warga yang menempati TPU Cipinang Besar mengaku sempat dijanjikan akan direlokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Cipinang Besar Selatan (CBS), Jatinegara, Jakarta Timur, sejak tahun 2012. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terwujud.
0 Comments
